pkn kelas 9
1.
Perhatikan pernyataan berikut ini.
1.
UUD
2.
UU
3.
Peraturan pemerintah
4.
Adat istiadat
5.
Peraturan daerah
Dari pernyataan di atas yang merupakan peraturan
tertulis ditunjukkan nomor . . . .
a.
1, 2, 3
b.
1,3 , 4
c.
2, 3, 4
d.
3, 4, 5
2.
Peraturan perundang – undangan adalah peraturan
tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang mengikat
secara umum. Ketentuan ini terdapat dalam UU No . . . .
a.
9 Tahun 1988
b.
10 Tahun 2004
c.
12 Tahun 2007
d.
23 Tahun 2008
3.
Berikut ini merupakan ciri – ciri peraturan
perundang – undangan, kecuali . . . . .
a.
Dibentuk oleh pejabat yang berwenang
b.
Isinya mengikat dan memaksa
c.
Bersifat abstrak
d.
Berisi perintah dan larangan
4.
Menjaga dan melindungi hak – hak warga Negara
merupakan . . . .
a.
Tujuan hukum
b.
Asas hukum
c.
Prinsip hukum
d.
Sifat hukum
5.
Perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya
diri sendiri atau orang lain ataupun kooporasi yang dapat merugikan keuangan
Negara disebut . . . .
a.
Korupsi
b.
Nepotisme
c.
Kolusi
d.
Koorporasi
6.
Perhatikan pernyataan berikut!
1.
Undang – undang tidak berlaku surut
2.
Kejelasan tujuan
3.
Undang – undang khusus mengesampingkan undang –
undang yang umum
4.
Undang – undang tidak dapat diganggu gugat
5.
Keterbukaan
Asas yang dikemukan oleh Punardi Purbacaraka
ditunjukkan pada nomor . . . .
a.
1, 2, 3
b.
1, 3, 4
c.
2, 3, 4
d.
2, 4, 5
7.
Setiap peraturan perundang harus mempunyai
tujuan yang hendak dicapai. Ketentua ini sesuai dengan asas . . . .
a.
Keterbukaan
b.
Kejelasan rumusan
c.
Kejelasan tujuan
d.
Kesesuaian antara jenis dan muatan
8.
Salah satu sikap menjunjung tinggi norma hukum
adalah . . . .
a.
Tidak meludah di sembarangan
b.
Mematuhi rambu – rambu lalu lintas
c.
Menghormati orang yang lebih tua
d.
Melaksanakan ibadah tepat waktu
9.
Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD
adalah . . . .
a.
Undang – undang
b.
Peraturan presiden
c.
Peraturan pemerintah
d.
Peraturan menteri
10.
Dalam perbuatan hukum menganut prinsip . . . .
a.
Keadilan
b.
Pemerataan
c.
Persamaan
d.
Demokrasi
11.
Agar hukum dapat berfungsi dengan baik maka
diperlukan adanya . . . .
a.
kesadaran hukum warga negaranya
b.
kewibawaan aparat keamanan
c.
kerja sama antarwarga Negara
d.
jumlah aparat keamanan yang mencukupi
12.
Tata urutan peraturan perundang – undangan
Negara Republik Indonesia yang tertinggi adalah . . . .
a.
undang – undang dasar
b.
peraturan pemerintah pengganti UU
c.
undang – undang
d.
peraturan presiden
13.
Contoh sikap kritis masyarakat terhadap
peraturan perundang – undangan antara dapat ditunjukkan dengan . . . .
a.
bergabung dengan pejabat pembuat peraturan
b.
mencermati setiap peraturan perundang – undangan
yang baru
c.
terlihat dari banyaknya pelanggaran terhadap
peraturan
d.
menentang pemberlakuan suatu perlakuan
14.
Lembaga yang berwenang membentuk undang – undang
disebut . . . .
a.
Eksekutif
b.
Yudikatif
c.
Legislatif
d.
Federatif
15.
Peraturan pemerintah dibentuk untuk menjalankan
. . . .
a.
UUD
b.
Peraturan presiden
c.
Keputusan presiden
d.
Undang – undang
16.
Peraturan daerah kebupaten/kota dibentuk oleh .
. . .
a.
Menteri Dalam Negeri
b.
Bupati / walikota
c.
Gubernur dan DPRD
d.
Bupati/walikota dengan DPRD
17.
DPD dapat mengajukan RUU yang materinya terkait
dengan berikut ini, kecuali . . . .
a.
Pemekaran daerah
b.
Otonomi daerah
c.
Pengelolaan sumber daya alam
d.
Pertahanan
18.
UUD 1945 dimaksudkan hanya berlaku untuk
sementara karena dibentuk . . . .
a.
Oleh lembaga yang tidak berwenang
b.
Dalam masa perjuangan
c.
Waktunya sangat mendadak
d.
Dalam suasana kebatinan yang tidak mendukung
19.
Perbedaan antara konstitusi dengan UUD, yaitu
karena konstitusi meliputi . . . .
a.
Peraturan Negara yang tertulis
b.
Peraturan tertulis dan tidak tertulis
c.
Convetion
d.
Peraturan pemerintah
20.
Perpu apabila telah disetujui disahkan oleh
presiden mempunyai kekuatan sejajar dengan . . . .
a.
UUD 1945
b.
Undang – undang
c.
Peraturan pemerintah
d.
Keputusan presiden
21.
Perubahan UUD 1945 diatur dalam pasal . . . .
a.
3
b.
5
c.
30
d.
37
22.
Perubahan secara radikal untuk perbaikan dalam
bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, serta berbagai aspek kehidupan dalam
suatu masyarakat atau Negara disebut . . . .
a.
Restrukturisasi
b.
Rekonsiliasi
c.
Reformasi
d.
Rekonstruksi
23.
DPR memegang kekuasaan membentuk Undang –
Undang, penegasan ini terdapat dalam UUD 1945 pasal . . . .
a.
19 ayat 1
b.
20 ayat 1
c.
21 ayat 1
d.
22 ayat 1
24.
Berikut ini yang bukan fungsi DPR adalah . . . .
a.
Eksekusi
b.
Anggaran
c.
Legislasi
d.
Pengawasan
25.
Ketentuan yang menyebutkan segala warga Negara bersamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal . .
. .
a.
26 ayat 1
b.
26 ayat 2
c.
27 ayat 1
d.
28 A
26.
Rancangan undang – undang yang telah disetujui
DPR belum sah menjadi UU apabila belum ditandatangani oleh . . . .
a.
DPR
b.
DPR dan presiden
c.
Presiden
d.
MPR
27.
Presiden berhak mengajukan rancangan undang –
undang kepada DPR. Ketentuan ini tercantum dalam pasal . . . .
a.
3 ayat 1
b.
5 ayat 1
c.
6 A UUD 1945
d.
7 ayat 2
28.
Pengajuan RUU oleh DPR dilakukan jika diajukan
sekurang – kurangnya . . . .
a.
50% + 1
b.
1/3 anggota DPR
c.
20 anggota dari fraksi yang sama
d.
13 anggota dari fraksi yang berbeda
29.
Presiden selaku kepala pemerintahan
diperbolehkan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang. Hal
ini karena . . . .
a.
Adanya kepentingan yang sangat mendesak
b.
Dalam hak ikhwal kegentingan yang memaksa
c.
Anggota DPR sedang dalam masa reses
d.
Adanya perbedaan antara DPR dengan pemerintah
30.
Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa
Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang.
Ketentuan ini merupakan isi pasal . . . .
a.
19 ayat 2
b.
20 ayat 1
c.
21 ayat 1
d.
22 ayat 2
31.
Perpu yang ditolak oleh DPR harus dinyatakan . .
. .
a.
Tidak berlaku
b.
Tetap berlaku
c.
Batal demi hukum
d.
Berlaku sebagian
32.
Peraturan perundang – undangan yang menghendaki
persetujuan bersama antara presiden dengan DPR adalah . . . .
a.
UUD 1945
b.
UU
c.
Peraturan pemerintah
d.
Peraturan daerah
33.
Manfaat peran serta masyarakat dalam penyusunan
peraturan perundangan adalah sebagai berikut, kecuali . . . .
a.
Masyarakat menjadi patuh terhadap peraturan
perundang – undangan
b.
Pemerintah dan masyarakat bersama – sama membuat
peraturan perundang – undangan
c.
Masyarakat memiliki rasa tanggungjawab terhadap
pencapaian tujuan nasional
d.
Membangun masyarakat yang demokratis dan kritis
terhadap masalah yang dihadapi
34.
Berikut yang merupakan contoh peraturan daerah
kabupaten/kota adalah . . . .
a.
Perda Pemberantasan Terorisme
b.
Perda Uang Baru
c.
Perda Libur Keagamaan
d.
Perda Pengaturan Pedagang Kaki Lima
35.
Penyampaian aspirasi rakyat dalam pembentukan
peraturan perundang – undang dapat dialkukan melalu cara – cara sebagai
berikut, kecuali . . . .
a.
DPRD
b.
Media massa
c.
Demontrasi
d.
Partai politik
36.
Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan
denga cara berikut, kecuali . . . .
a.
Mengenakan helm bila perlu
b.
Mematuhi peraturan lalu lintas
c.
Tidak membuang sampah di sembarang tempat
d.
Parker di tempat yang telah disediakan
37.
Hak dan kewajiban pelajar diatur dalam UU
Sisdiknas nomor . . . .
a.
9 Tahun 1988
b.
20 Tahun 2003
c.
23 Tahun 2005
d.
37 Tahun 2008
38.
Peraturan dibentuk dengan tujuan untuk . . . .
a.
Membatasi perilaku manusia
b.
Menjamin mengatur kehidupan manusia
c.
Melindungi kepentingan bersama
d.
Menjamin dan melindungi pemerintah
39.
Tingginya tingkat pelanggaran terhadap peraturan
menunjukkan tingkat . . . .
a.
Kesadaran masyarakat rendah
b.
Kesadaran masyarakat tinngi
c.
Tidak ada hubungannya
d.
Kepastian hukum yang belum baik
40.
Apabila ada peraturan perundang – undangan yang
tidak sesuai dengan aspirasi rakyat maka tindakan kita adalah . . . . .
a.
Menolak dan tidak melaksanakan
b.
Menentang dengan cara demonstrasi
c.
Menerima dan tidak melaksanakan
d.
Mengajukan keberatan lewat perwakilan rakyat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar